Permainan Kotor Menjelang PEMILUKADA Sleman 2010

Malam itu Kamis 21 Januari 2010 kami selaku pengurus baru Taruna Karya Kring X Sapen Umbulmartani Ngemplak Sleman bermaksud melakukan sosialisasi susunan pengurus beserta program yang kami susun dalam rapat bulanan warga dusun. Sebelum masuk forum kami dipanggil oleh salah seorang warga yang mengatakan bahwa dirinya membawa pesan dari calon independen kandidat bupati sleman. Beliau mengajak kami diskusi mengenai tawaran dana sebesar Rp 600.000,00 untuk fotokopi KTP semua anggota organisasi kepemudaan Taruna Karya di dusun kami. KTP tersebut akan digunakan sebagai syarat pendaftaran calon pasangan bupati Sleman pada PEMILUKADA Sleman tahun 2010-2015.

Ketua kami sempat agak bingung namun akhirnya saya sebagai ketua III menegaskan untuk menolak tawaran tersebut. Setelah beradu argumen cukup lama pembicaraan itu berakhir dengan kesimpulan bahwa organisasi kami sama sekali tidak akan menerima uang kotor itu. Jika perlu dana kami bisa mengajukan proposal ke PEMDA dan memang sudah beberapa kali proposal kegiatan kami memperoleh dana dari Dana Pemberdayaan Masyarakat PEMDA Sleman. Sesungguhnya anggaran dana pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan DPRD dan PEMDA Sleman sangat banyak, hanya saja masyarakat seringkali tidak tahu cara mengaksesnya.

Pada kesempatan lain saya diberi tahu kasus serupa di dusun teman saya, satu KTP dihargai Rp 20.000,00. Betapa menyedihkan para calon pemimpin kita, logika politiknya masih logika uang. Ada yang lebih membuat kita prihatin yaitu pemaparan dari teman saya yang bekerja sebagai seorang guru. Waktu itu para guru melaksanakan upacara di PEMDA Sleman. Seusai upacara guru-guru yang mulia itu ditawari Rp 10.000,00 untuk setiap fotokopi KTP mereka. Tujuannya serupa, sebagai syarat mendaftarkan calon bupati Sleman. Teman saya yang usianya sudah cukup dewasa itu telah memahami kekotoran perilaku tim sukses cabup-cawabup tersebut sehingga mengatakan, “Lha kalo seperti ini kan model-model jaman orde baru! Saya nggak mau!”

Kejadian memalukan terhadap para guru tersebut kemudian dilaporkan oleh teman saya kepada salah seorang anggota dewan yang selama ini di DPRD Sleman terkenal sangat anti terhadap uang-uang atau dana tidak jelas seperti itu. Setelah mendapat laporan dari teman saya, pak Huda Tri Yudiana segera menelfon oknum yang menjadi koordinator pengumpulan KTP pada hari itu dan memarahinya.

Inilah fakta menyedihkan bahkan sebelum kita semua melangkah dalam PEMILUKADA Sleman 2010-2015. Jika pengumpulan KTP saja sudah memakai uang, apa jadinya pada pemungutan suara nanti? Bukan tidak mungkin masyarakat Sleman mengulangi kesalahan masa lalu yaitu memilih pemimpin yang pada akhirnya terjerat kasus korupsi hingga harus masuk bui.

Semoga kita semua bisa waspada dan hati-hati terhadap perilaku kotor calon pemimpin yang sebenarnya hanya membodohi masyarakat dengan logika uang. Mari kita sukseskan PEMILUKADA Sleman pada tanggal 23 Mei 2010. Pilihlah pemimpin bersih yang mencari simpati bukan dengan uang tapi dengan karya-karya mereka. Semoga Sleman Sembada!!!